Langsung ke konten utama

Tipe-Tipe Kebijakan Publik

Tipe-tipe Kebijakan Publik

Berdasarkan sudut pandang para pakar analisis kebijakan publik, terdapat banyak jenis kebijakan publik yang ditawarkan. Menurut James Anderson misalnya, ia menyampaikan bahwa kategori kebijakan pulbik dibagi menjadi berikut
1.      Kebijakan substantive versus kebijakan procedural
2.      Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus   kebijakan redistributive
3.      Kebijakan material versus kebijakan simbolis
4.      Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods)

Kebijakan substantive versus kebijakan procedural

  • Kebijakan Substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau kebijakan ditinjau dari substansi masalah yang dihadapi pemerintah.
Ex : Perda Kota Malang Nomer 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
  • Sedangkan kebijakan prosedural adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders).
Ex :Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pontianak

Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive

  • Kebijakan distributis menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu.
Ex : Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
  • Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.
Ex :Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan Bangunan
  • Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Ex : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Propinsi Jawa Timur

 Kebijakan material versus kebijakan simbolis

  •  Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.
Ex :Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung
  • Kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
Ex :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods)
  • Kebijakan public goods adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan public
Ex :Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Peremouan dan Anak Korban Kekerasan. 
  • Kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas 
Ex :Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Hiburan

Referensi


http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya%20BBuku%20Dasar-dasar%20Kebijakan%20Publik.pdf

http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%2007401241045.pdf

Rusli Budiman,  2013. Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung : Hakim Publishing

Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : CV. Pustaka Setia

Subarsono, AG. 2016. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar




Komentar

Postingan populer dari blog ini

PPdK XI SMK | Bab 7 Peran Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia melaui Hubungan Internasional | Bagian 1

A. Hubungan Internasional           Kontingen Garuda bergabung dengan pasukan PBB mengupayakan perdamaian di negara-negara konflik. Pehgiriman Kontingen Garuda merupakan wujud peran Indonesia menjaga perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan intemasional tidak terbatas pada hubungan antarnegara, tetapi mencakup hubungan antara negara dengan organisasi intemasional atau kerja sama antarorganisasi internasional.            Mengapa hubungan intemasional sangat dibutuhkan bagi suatu bangsa? Alasannya hubungan intemasional muncul karena adanya negara. Negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa pada dasamya mempunyai sifat yang saling tergantung satu dengan yang lainnya. Lantas, apa yang dimaksud hubungan intemasional? 1. Pengertian Hubungan Internasional             Hubungan internasional merupakan cabang dari ilmu politik, materi atau ruang lingkupnya begitu luas dan...

Materi PPdK Kelas XI SMK/MAK | Bab 2 Sistem Pemerintahan di Indonesia

A. Mengenal Sistem Pemerintahan           Setiap negara selain mempunyai bentuk negara dan bentuk pemerintahan, juga mempunyai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pula. Sistem pemerintahan yang baik sangat berperan dalam menjaga kestabilan masyarakat; menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas; serta menjaga fondasi pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan.           Berikut adalah jenis-jenis sistem pemerintahan berdasarkan hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. 1.      Sistem Pemerintahan Presidensial           Sistem pÄ™merintahan presidensial adalah sistem pemerintahan negara yang dipimpin o...

Pemikiran Politik Thaha Husein

PEMIKIRAN POLITIK THAHA HUSEIN Thoha Husein (1889-1973) berasal dari keluarga petani di Mesir. Semasa kecil, Thoha mengalami penyakit yang meenyebabkan kebutaan pada matanya. Namun kondisi ini tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Thoha masuk Universitas Al-Azhar pada 1902. Namun sistem pendidikan di Al-Azhar yang masih terbelakang tidak mampu mengakomodasi semangat rasionalismedan kebebasan berpikirnya. Sebagian besar gurunya juga tidak mendukung pemikiran modern, karena mereka masih diliputi cara berpikir kuno. Satu-satunya guru yang mampu menarik perhatiannya dan mampu mengobati kekecewaan Thoha adalah Mohamad Abduh, yang notabene tidak terlalu disukai oleh para koleganya. Gagasan-gagasan pemikiran Abduh sejalan dengan semangat rasionalnya. Ia sering bertukar pikiran dengan Abduh dan suka mempertanyakan sesuatu yang seringkali dianggap baku oleh umat islam masa itu.  Karena tidak puas dengan sistem pendidikan al-Az...