Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2017

Tipe-Tipe Kebijakan Publik

Tipe-tipe Kebijakan Publik Berdasarkan sudut pandang para pakar analisis kebijakan publik, terdapat banyak jenis kebijakan publik yang ditawarkan. Menurut James Anderson misalnya, ia menyampaikan bahwa kategori kebijakan pulbik dibagi menjadi berikut 1.       Kebijakan substantive versus kebijakan procedural 2.       Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus   kebijakan redistributive 3.       Kebijakan material versus kebijakan simbolis 4.       Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat ( privat goods) Kebijakan substantive versus kebijakan procedural Kebijakan Substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau kebijakan ditinjau dari substansi masalah yang dihadapi pemerintah. Ex : Perda Kota Malang Nomer 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Sedangkan kebijakan prosedural adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya ( p

DEFINISI dan RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

DEFINISI dan RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK Di tengah-tengah kelangkaan sumberdaya yang terbatas, dengan berbagai masalah publik yang makin kompleks, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, agar tidak menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan. Oleh karena pemerintah dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya di satu sisi dan masalah-masalah publik yang makin kompleks di sisi yang lain, maka pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalahmasalah tersebut secara bersamaan. Pemerintah harus menentukan pilihan penyelesaian masalah-masalah publik tersebut berdasarkan prioritas. Kebijakan publik secara sederhana merupakan bentuk pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai alternatif penyelesaian masalah publik. Sudah barang tentu pemerintah dituntut memiliki kemampuan yang memadai agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan. Dalam hal ini peran kebijakan publik dan perumus kebijakan publik men